TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan para kepala daerah di Maluku pada Senin, 29 Oktober 2019. Selain Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, hadir tujuh bupati dan satu wali kota dalam pertemuan tersebut.
Jokowi mengatakan para kepala daerah ini curhat jika Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku dianggap kurang. "Yang disampaikan juga sama seperti yang tadi bapak sampaikan. Intinya bahwa APBD provinsi ini memang sangat kurang," kata Jokowi saat berdialog dengan warga di posko pengungsi Universitas Darussalam, Maluku, seperti dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa, 29 Oktober 2019.
Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, Jokowi berjanji segera menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut dia, meski presiden memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan fiskal, tetapi pemegang uang negara adalah Menteri Keuangan. "Jadi uangnya yang memegang Menteri Keuangan, tapi kebijakannya yang memutuskan Presiden," ujarnya.
Mantan wali kota Solo ini menuturkan aspirasi serupa sering ia dengar setiap bertemu dengan kepala daerah. Presiden menyampaikan jika Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota sehingga APBN pun memiliki keterbatasan.
"Memang APBN kita juga ada keterbatasan. Tetapi usulan yang tadi disampaikan nanti siang akan saya telepon langsung kepada Menteri Keuangan untuk bisa memberikan perhatian yang lebih kepada Provinsi Maluku," ucap dia.
Keluhan lain yang disampaikan para kepala daerah se-Maluku ini adalah terkait infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Jokowi mengatakan keluhan tersebut sering datang dari Indonesia bagian timur. Menurutnya, ketimpangan antarwilayah di Indonesia masih harus diperbaiki.
"Tetapi sekali lagi, dengan keterbatasan APBN yang ada, nanti akan saya utak-atik sesuai dengan tadi yang diusulkan. Insya Allah akan segera kita tindak lanjuti," kata dia.
